ISTANBUL INDONEWS – Hamas akan ikut serta dalam pemilihan umum Palestina pada akhir tahun ini di bawah koalisi nasional yang paling luas, kata Hussam Badran, anggota biro politik organisasi Palestina tersebut, Kamis (13/8/26).
Dalam wawancara bersama Al-Aqsa TV, Badran mengatakan Hamas bersama sebagian besar faksi dan koalisi politik di Palestina menolak “syarat politik atau tuntutan agar peserta pemilu menetapkan program politik tertentu”.
Ia menyatakan Komisi Pemilihan Pusat Palestina serta pengadilan terus berupaya “memastikan rakyat Palestina dapat memilih program politik yang mereka inginkan secara bebas”.
Badran menilai pemilu kali ini sebagai “peluang bersejarah” untuk mengubah lanskap politik Palestina dan “mengakhiri dua dasawarsa pengambilan keputusan sepihak dalam urusan nasional”.
Menurut politisi Hamas itu, pemilu di Palestina seharusnya sudah digelar sejak lama. Ia lantas menuding kepemimpinan Palestina secara sepihak menetapkan waktu dan prosedur pemilu yang akan berlangsung.
Ia menyebut pemilu 2006 dan 2021 sebagai contoh pemilu yang dilaksanakan sesuai dengan konsensus nasional.
Rakyat Palestina, kata dia, memiliki “hak yang melekat” untuk memilih pemimpin dan program politik melalui pemilu legislatif di wilayah Palestina, atau pemilu Dewan Nasional Palestina yang ia sebut sebagai “badan perwakilan yang lebih luas bagi rakyat Palestina”.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas baru-baru ini mengumumkan bahwa pemilu legislatif akan berlangsung pada 28 November 2026, yang akan diikuti dengan pembukaan sidang Dewan Nasional serta pemilihan presiden pada 2027.
Sementara, Dewan Legislatif Palestina sudah tidak aktif sejak 2007 setelah perpecahan politik dan pengambilalihan Jalur Gaza oleh Hamas. Badan tersebut dibubarkan Presiden Abbas pada 2018.
Pemilihan legislatif di Palestina terakhir dilangsungkan 20 tahun yang lalu pada 2006.
Sistem politik Palestina terpecah sejak 2007, dengan Hamas mengendalikan Gaza yang diserang Israel sejak Oktober 2023, dan Fatah mengendalikan Tepi Barat yang dijajah Israel.
