Sabtu, November 21, 2026
BerandaDaerahKetua FKWKP Desak Pimpinan TNI dan Marinir Usut Dugaan Pemerasan Berkedok Jurnalistik

Ketua FKWKP Desak Pimpinan TNI dan Marinir Usut Dugaan Pemerasan Berkedok Jurnalistik

PRINGSEWU INDONEWS – Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pringsewu (FKWKP), Bambang Hartono, mendesak pimpinan TNI dan Korps Marinir menindaklanjuti dugaan praktik penyalahgunaan profesi jurnalistik yang diduga meresahkan sejumlah anggota di lingkungan TNI maupun Marinir.

Sorotan tersebut muncul setelah beredarnya pemberitaan berulang melalui sejumlah akun TikTok dan media online terkait dugaan bisnis BBM subsidi yang turut menyeret nama Joko Albertus serta menyebut satuan Brigif Marinir Lampung.

Bambang menilai, pemberitaan yang menyangkut institusi negara harus dilakukan berdasarkan fakta, bukti, dan konfirmasi berimbang. Ia menyayangkan apabila terdapat pihak yang diduga menerbitkan berita tanpa verifikasi memadai, kemudian mengaitkannya dengan permintaan kontribusi kepada pihak yang diberitakan.

“Kami mendukung kebebasan pers dan fungsi kontrol sosial. Namun, jangan sampai profesi wartawan dijadikan alat untuk menekan atau meminta keuntungan pribadi. Jika ada dugaan pemerasan, ini harus diusut,” tegas Bambang.

Persoalan semakin menjadi perhatian setelah beredar tangkapan layar bukti transfer bertanggal 20 November 2026 dengan nominal Rp3 juta kepada rekening atas nama Teguh Wahyudi melalui SeaBank. Dokumentasi tersebut juga memperlihatkan percakapan WhatsApp mengenai permintaan penurunan pemberitaan TikTok, yang kemudian dibalas bahwa konten telah diturunkan.

Menurut Bambang, dokumentasi tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan hubungan transaksi dengan permintaan kontribusi dan proses penurunan pemberitaan.

“Kami meminta pimpinan TNI maupun Marinir berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menelusuri identitas pemilik rekening, aliran dana, komunikasi WhatsApp, serta pihak-pihak yang diduga terlibat. Jangan hanya anggota yang diberitakan diperiksa, tetapi pihak yang meminta uang juga harus ditelusuri,” ujarnya.

Ia juga meminta verifikasi terhadap identitas akun TikTok, wartawan, perusahaan pers, alamat redaksi, dan penanggung jawab media yang menerbitkan konten tersebut.

Bambang menegaskan, apabila ditemukan bukti pemerasan, intimidasi, atau tindak pidana lainnya, pihak terkait harus diproses sesuai hukum.

“Jangan sampai nama baik TNI dan Marinir dirugikan, begitu pula marwah wartawan profesional tercoreng akibat ulah segelintir oknum. Pers adalah alat kontrol sosial, bukan alat untuk mengintimidasi dan mencari keuntungan pribadi,” tutupnya.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
 src=

Most Popular

Recent Comments