JAKARTA INDONEWS – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan tidak ada negara yang dapat maju tanpa swasembada pangan, karena kemandirian pangan berkaitan dengan kedaulatan serta kehidupan para produsen pangan.
“Tidak ada negara yang maju tanpa swasembada. Oleh karena itu, Pak Prabowo mengatakan swasembada itu kehormatan,” kata Zulhas, di Jakarta, Jumat (4/9/26).
Menurut Zulhas, persoalan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan makanan, tetapi juga kehidupan petani, nelayan dan peternak yang menjadi bagian dari rantai produksi pangan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam peluncuran buku Pangan Indonesia: Dari Piring Sehat ke Manusia Unggul yang ditulis Zulhas bersama Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayuza Setiawan.
Ia mengatakan buku tersebut berupaya membuat persoalan pangan yang kompleks lebih mudah dipahami masyarakat, mulai dari sisi kebijakan hingga kaitannya dengan kedaulatan dan masa depan bangsa.
“Tidak hanya makan itu sekadar nasi di piring, lauk di piring. Tapi kita akan mulai memahami betapa penting soal makan. Karena itu akan menyangkut soal kedaulatan, peradaban kita, masa depan kita,” ujarnya.
Dalam perkembangan kebijakan pangan nasional, Presiden Prabowo Subianto pada Agustus 2026 menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Pemerintah masih menargetkan swasembada sejumlah komoditas lainnya. Prabowo menyebut swasembada bawang putih ditargetkan dapat dicapai dalam tiga tahun, sementara daging sapi dan kerbau dalam lima hingga enam tahun.
Dari sisi produsen, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Agustus 2026 sebesar 129,19, naik 1,05 persen dibandingkan Juli 2026.
Pada periode yang sama, Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik 0,50 persen dari 108,49 menjadi 109,04. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi sejumlah komoditas tangkapan, antara lain tongkol, kembung, udang laut, dan teri.
Zulhas menilai posisi produsen pangan tetap perlu diperkuat, termasuk nelayan yang menghadapi keterbatasan daya tawar ketika menjual hasil tangkapannya.
“Nelayan itu karena dia tidak punya daya tawar, tidak punya pendukung, dia serajin apa pun kalau dapat ikan dia tidak punya daya tawar, tetap ditawarnya rendah, harganya murah, kalau nggak ikannya busuk,” ujar Zulhas.
Pemerintah juga memperluas Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai salah satu upaya memperkuat sektor perikanan. Hingga Agustus 2026, sebanyak 100 kampung nelayan telah dibangun, dengan target 1.386 kampung dapat berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026.
Dalam forum yang sama, Dirgayuza mengatakan salah satu inspirasi penulisan berasal dari pidato Presiden pertama RI Soekarno mengenai kebutuhan produksi pangan untuk mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan.
“Jadi saya terinspirasi bersama Pak Zul menulis ini setelah membaca secara lengkap pidato Presiden Soekarno saat membuka Kampus UI Cabang Bogor, yaitu IPB sekarang,” kata Dirgayuza.
Menurut dia, pemikiran tersebut menempatkan konsumsi dan produksi sebagai dua sisi yang saling berkaitan dalam menentukan kemampuan suatu negara memenuhi kebutuhan pangannya.
“Pidato itu sangat kuat matematikanya karena Presiden Soekarno merasa ujungnya matematik. Berapa yang kita konsumsi itu menentukan berapa yang harus kita produksi,” katanya pula.
Dirgayuza mengatakan pendekatan tersebut kemudian menjadi salah satu pijakan pembahasan dalam buku untuk melihat pangan tidak hanya melalui angka produksi, tetapi juga dari makanan yang dikonsumsi masyarakat dan asal-usulnya.
Lebih lanjut, Zulhas berharap pembahasan pangan dengan pendekatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dapat memperluas pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kemandirian pangan bagi keberlangsungan ekonomi, kesejahteraan produsen, serta masa depan Indonesia.
