JAKARTA INDONEWS – Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman meminta seluruh aparatur negara memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, terutama bagi aparat yang memiliki kewenangan langsung terhadap masyarakat.
Dudung, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Minggu, menilai penguatan tersebut penting karena semakin besar kewenangan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral yang harus dijalankan dalam menggunakan kewenangan tersebut.
“Seluruh aparatur negara juga harus terus mendapatkan penguatan nilai-nilai Pancasila, terutama mereka yang mempunyai kewenangan langsung terhadap masyarakat. Termasuk aparat pemerintahan, aparat penegak hukum, serta aparat yang memiliki kewenangan penindakan. Mengapa? Karena semakin besar kewenangan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moralnya.,” kata Dudung.
Menurut dia, pemahaman Pancasila bagi aparat tidak cukup hanya diberikan dalam bentuk pengetahuan, tetapi harus tercermin dalam cara mereka menjalankan tugas dan menggunakan kewenangan.
Dudung mengatakan aparat pemerintahan, aparat penegak hukum, maupun aparat yang memiliki kewenangan penindakan harus mampu menjalankan tugas secara tegas dengan tetap mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan.
“Bagi aparat, Pancasila harus terlihat dalam cara menggunakan kewenangan, tegas tetapi tetap manusiawi, berani tetapi tidak sewenang-wenang, menegakkan hukum tetapi tetap menjunjung keadilan dan martabat manusia,” ujarnya.
Dia menekankan nilai tersebut sejalan dengan sila kedua Pancasila mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Oleh karena itu, menurut Dudung, nilai-nilai Pancasila harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelayanan negara yang baik dan penegakan hukum yang adil.
Lebih lanjut Dia menegaskan pembinaan ideologi Pancasila tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa.
Pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, TNI-Polri, media, dan masyarakat memiliki peran dalam memastikan Pancasila benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.
“Pancasila bukan milik satu lembaga. Pancasila adalah milik seluruh rakyat Indonesia,” kata Dudung.
Dudung juga menilai pengamalan Pancasila semakin penting di tengah perkembangan teknologi informasi, media sosial, dan keterbukaan terhadap berbagai budaya, pemikiran, serta ideologi dari luar.
Dia mengatakan keterbukaan tidak perlu ditakuti, tetapi harus diimbangi dengan identitas kebangsaan yang kuat agar masyarakat, khususnya generasi muda, dapat mengambil hal-hal positif dari perkembangan dunia tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.
Pancasila, kata dia, tidak seharusnya hanya berada di ruang kelas, buku, podium, atau upacara, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku.
“Kalau pejabat melayani rakyat dengan baik, itu Pancasila. Kalau aparat menegakkan hukum secara adil, itu Pancasila,” pungkasnya.
