JabarNasionalpolitik

Memicu Konflik, Uu Ruzhanul Ulum Dan Ketua KPU JABAR Yayat Hidayat, Menyayangkan Deklarasi 2019 Ganti Presiden

Indonesianews.co, Jabar- KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat berharap kepada aparat untuk  melarang terkait deklarasi #2019GantiPresiden di wilayah tersebut. Karena kegiatan itu merupakan kampanye sehingga tidak sesuai dengan aturan

Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Yayat Hidayat, mengatakan terdapat dua  kesalahan mendasar dari adanya deklarasi #2019GantiPresiden di Jawa Barat khususnya di Kota Bandung.  “Jadi,ganti presiden ini masuk ranah kampanye,” Katanya di Bandung. Selasa (7/8/2018)

Menurutnya dengan menyelenggarakan gerakan itu, kegiatan ini sudah jelas tergolong kampanye. Sama dengan  mengampanyekan kepada masyarakat untuk tidak memilih kandidat lain .Terlebih, dalam aturan pun, unsur kampanye bisa terpenuhi meski tidak  dilakukan oleh pasangan calon. “Termasuk kelompok dalam tim kampanye,” sambung nya

Pertama, menurutnya dari sisi waktu deklarasi #2019GantiPresiden jelas telah melanggar karena saat ini belum memasuki masa kampanye Pemilu Presiden 2019.

Kedua, lanjut Yayat, deklarasi #2019 Ganti Presiden ini akan  dilakukan di tempat pemerintahan. Berdasarkan berbagai informasi yang diterimanya, penyelenggara akan  melakukan deklarasi #2019 Ganti Presiden di Gedung Sate yang merupakan  kantor Gubernur Jawa Barat.  “Melihat undangan di WA, deklarasinya di Gedung Sate. Ini juga bisa salah lagi,” ucapnya

aturan sudah jelas melarang penggunaan gedung pemerintah untuk aktivitas kampanye. “Dari dua aspek ini, jadi menurut saya tidak pantas ada deklarasi #2019 GantiPresiden,” katanya.

Oleh karena itu Yayat Hidayat berharap kepada Gubernur Jawa Barat M Iriawan tidak mengijinkan penggunaan Gedung Sate sebagai sarana kampanye

“Pak Kapolda, karena ini jelas tidak pantas, soal tempatnya juga dalam undang-undang tidak boleh, tentu Kapolda Jawa Barat tidak mengizinkan ini. Jangan diterbitkan izin menggelar acara itu,” kata Yayat Hidayat.

Sementara itu, Calon wakil gubernur Jawa Barat terpilih, Uu Ruzhanul Ulum juga menyayangkan adanya deklarasi itu. Menurutnya hal ini bisa memicu  konflik di antara masyarakat, Dia berharap partai politik  maupun pihak-pihak terkait lainnya bisa memberi pendidikan politik kepada masyarakat. “Dengan cara yang lebih baik dan santun, daripada kegiatan yang memicu  konflik,” katanya. Meski begitu, dia sangat yakin bahwa saat ini masyarakat sudah cerdas sehingga gerakan ini tidak akan mempengaruhi pilihan politik masyarakat, (Ridwan)

Tags
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close